Bagian 1 – Siapa saja yang terlibat di bisnis kelapa sawit : pemerintah besar dan kecil

A river winds its way through a deforested area in the Lereh region of Papua, Indonesia © Greenpeace/Rante

Aliran sungai yang terlihat di wilayah penghancuran hutan di Lereh, Papua, Indonesia
© Greenpeace/Rante

Akhirnya kami berangkat dari Jayapura hari Rabu sore. Di bawah bulan sabit, kapal Esperanza bergerak ke barat menelusuri pantai utara Papua. Bayangan pegunungan dengan kabut keperakan di atasnya muncul dan hujan besar mengikuti di belakang kapal. Setelah berlayar semalaman dan kemarin pagi, kapal membuang sauh pada tengah hari untuk memulai penelitian. Helikopter Tweety mulai memutar rotornya dan terbang di atas hutan-hutan sekitar untuk melihat apakah ada atau tidak adanya deforestasi. Tapi kita akan bicarakan ini lain kali.

Pertama, aku ingin memulai dengan membangun gambaran siapa saja yang terlibat dalam industri kelapa sawit yang sedang mengancam untuk menggunduli hutan-hutan Papua, mulai dengan kekuatan-kekuatan politik. Jadi tidak heran kalau pemerintah Indonesia sangat ingin meningkatkan produksi kelapa sawitnya, walaupun negara ini telah menjadi produsen terbesar di dunia. Salah satu sebabnya adalah populernya bahanbakar nabati di dunia saat ini. Tahun lalu pemerintah menandatangani kerjasama dengan berbagai perusahaan dan bank investasi untuk mengembangkan industri bahan bakar nabatinya secara besar-besaran.

Untuk mencapai target politik dan ekonomi ini, wilayah hutan yang sangat besar di berbagai tempat di Indonesia telah digantikan dengan barisan-barisan tanaman kelapa sawit- aku telah melihat perkebunan seperti ini beberapa tahun lalu di Sumatra dan tidak ada habis-habisnya. Awal tahun ini, menteri pertanian membuat pernyataan yang mencengangkan, dengan mengatakan bahwa industri kelapa sawit bisa terus memperluas wilayah perkebunannya tanpa membuka hutan. Ya dia benar, kalau kita sepakat dengan apa yang dimaksud dengan hutan oleh pemerintah.

Kami berpendapat bahwa hutan yang masih bisa diselamatkan jika paling tidak masih ada 10 persen hutan yang tersisa, di bawah itu maka kita katakan bahwa itu adalah hutan kritis. Bagi pemerintah Indonesia, wilayah hutan yang kehilangan 10 persen tutupan hutannya sudah bisa dikatakan hutan kritis – atau dengan kata lain, jika 90 persennya belum tersentuh. Hutan yang secara relatif belum rusak seperti ini yang menurut menteri itu cukup untuk dikorbankan menjadi kelapa sawit, karena ke arah hutan-hutan inilah dia berniat mendorong industri ini.

Masalahnya tidak separah itu sebenarnya. Pada tingkat lokal di Papua dan Papua Barat, ada beberapa orang pembela hutan di kalangan pejabat tingginya. Gubernur Papua Barnabas Suebu sedang berdiri menghadapi Jakarta yang jauh di sana untuk bertahan bahwa jika ada yang akan mengambil keuntungan dari hutan, mereka harus mengelolanya dengan baik supaya tidak dieksploitasi sampai rusak, dan juga agar warga Papua diperlakukan dengan adil dan dihormati keberadaannya.

Dia juga meminta bahwa semua ijin penebangan di Papua ditarik. Banyak diantara ijin penebangan ini akan menjadi perkebunan kelapa sawit setelah kayunya diambil. Hanya pemerintah pusat yang mempunyai wewenang untuk ini, tetapi Pak Gubernur punya aksi yang kuat untuk melarang ekspor kayu dari propinsinya.

Hasilnya, penebangan jauh menurun. Pada tahun 2005, 42 perusahaan penebangan beroperasi di Papua; tahun ini hanya tinggal tujuh, dan dalam salah satu penerbangan riset kami, Juru kampanye hutan kami, Bustar Maitar, melihat jumlah logpond (tempat pengumpulan kayu sebelum diangkut dengan kapal) telah menurun. Tidak ada yang akan berinvestasi dalam bisnis penebangan kayu kalau tidak ada tempat menjualnya, dan tanpa penebangan tidak ada tempat untuk perkebunan sawit yang baru. Walau demikian, Pak Gubernur hanya bisa berbuat sebanyak itu dan penebangan masih terjadi – pada penerbangan yang sama, Bustar sangat terkejut melihat banyak wilayah yang dibuka di tempat-tempat yang tidak diduganya.

Despite Governor Suebu's efforts to protect Papua's forests, logging still continues © Greenpeace/Rante

Walaupun Gubernur Suebu melakuan perlindungan pada hutan papua, pembalakan tetap berlanjut.
© Greenpeace/Rante

Jakarta, tentu saja, memberi tekanan besar pada Papua dan Pak Gubernur untuk menarik pelarangan ekspor kayunya tapi sejauh ini beliau masih bertahan pada keputusannya. Tetapi daripada bergantung pada para gubernur, pemerintah lebih baik mencari cara bagaimana memangkas emisi karbon dari hilangnya hutan sebanyak 50 persen dalam waktu satu tahun. Tidak ada indikasi bagaimana mereka berencana melakukannya, tapi sesuatu yang drastis harus dilakukan.

Inilah mengapa Esperanza berada di sini Sekarang. Kami mendorong penghentian sementara (moratorium) deforestasi di Indonesia, memberikan waktu untuk semua pihak mengembangkan cara terbaik untuk melindungi hutan secara permanen, termasuk sebuah mekanisme finansial yang membuat pohon lebih berharga tidak ditebangi. Kita akan bicarakan ini sebentar lagi.

posted by Jamie on board the Esperanza

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: