Arsip untuk Oktober 15, 2008

Bagian 2 – Siapa Saja yang Terlibat di Bisnis Kelapa Sawit: Kepentingan komersial

Lihat peta dengan warna kuning dan hitam. Itu dalah peta negara swiss, dan seluas itupulah hutan di papua akan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit di beberapa tahun mendatang.

Lihat peta dengan warna kuning dan hitam. Itu dalah peta negara swiss, dan seluas itupulah hutan di papua akan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit di beberapa tahun mendatang.

Seperti yang kami temukan di beberapa penerbangan kemarin, perkebunan kelapa sawit menjadi awal dari dari kehancuran di papua dan papua barat. Sejauh ini, Kami menemukan dua wilayah perkebunan kelapa sawit – di lereh dekat Jayapura, Papua minggu lalu dan di sekitar teluk bintuni kemarin – di bandingkan dengan perkebunan tumbuhan sejenis di sumatera dan Kalimantan, ini masih terhitung sangat kecil. Tetapi keberadaan mereka di sini memberikan suatu peringatan besar  bahwa suatu wilayah besar hutan telah tergambar di atas kertas antara pemerintah Indonesia dan perusahaan kelapa sawit, dan secara nyata akan hilang jika kita tidak mengambil tindakan.

Seperti yang kita lihat dari helikopter penerbangan kemarin, minyak kelapa sawit adalah awal agar keberadaan dirasakan di Papua dan Papua Barat. Sejauh ini, kami telah disurvei perkebunan di dua daerah – Lereh minggu terakhir di dekat Jayapura dan tentu saja satu di dekat Teluk Bituni dari kemarin – dan dibandingkan dengan luas monocultures di Sumatera dan Kalimantan, ini adalah urusan kecil cantik. Tetapi keberadaan mereka di sini adalah peringatan yang besar wilayah hutan telah diukir di atas kertas antara pemerintah Indonesia dan perusahaan minyak kelapa sawit, dan akan diukir untuk nyata jika kita tidak mengambil tindakan.

Di wilayah ini telah tertanam 60,000 hektar kelapa sawit, pemerintah telah mengeluarkan izin meliputi 4 juta hektar wilayah untuk perkebunan (sedikit lebih kecil jika di bandingkan dengan Swiss) dan sebagian besar wilayah tersebut masih hutan alam. Produsen minyak kelapa sawit seperti sinar mas, Medco, Korindo dan Asian Agri telah diberikan hak  untuk alih fungsi dan memperluas perkebunan besar, mereka tidak melakukannya sekaligus, saat ini mereka belum memulainya.

Sebagian dari alasan keragu-raguan mereka adalah kurangnya infrastruktur di daerah kecil dan ataupun perkotaaan  di tanah wilayah mereka berada, pada saat ini, wilayah mereka sangat  jauh dan tidak memiliki akses yang baik. Jadi, banyak perusahaan yang menimbun banyak lahan pada saat harga tanah tersebut masih rendah dan menunggu seperti adaya transportasi sumber daya manusia sebeluh tanah terebut di alih fungsikan menjadi perkebunan.

Alasannya lainnya adalah adanya pelarangan pengiriman kayu bulat di Papua yang di terapkan Gubernur Papua Barnabas Suebu – bahwa tidak memperbolehkan kayu bulat keluar dari wilayah hutan, peraturan ini mencegah masuknya perusahaan pembalak kayu untuk masuk. Tetapi kurangnya sumber daya seperti polisi untuk mengawasi jalannya peraturan tersebut, dan seperti yang kami temui minggu ini, Pembalakan masih terus berlangsung.

Tentu saja, para pembalak tidak akan memperluasan wilayah pembalakan jika tidak ada permintaan yang tinggi pada kelapa sawit dari pasar dunia. Tingginya permintaan ini untuk mencukupi kebutuhan produk-produk supermarket, tidak menyebutkan untuk kebutuhan minyak nabati. Kampanye yang saat ini kami lakukan di Asia tenggara, kami mendorong para konsumen yaitu perusahaan besar di Eropa dan Amerika serikat Seperti Unilever untuk ikut memberikan dorongan pada pemasok minyak kelapa sawit untuk menghentikan penghancuran hutan.

Komentar bertahan »

Tim kami menemukan pembalakan liar di Papua Barat

Merbau logs are loaded onto barge in Kaimana, West Papua, despite the company's permit being suspended © Greenpeace/Rante

Kayu merbau berada di tempat penampungan sebelum dilakukan pengiriman©Greenpeace/Rante

Kami telah melihat beberapa ancaman terjadi di hutan Papua dan Papua Barat, terutama pembalakan, Pembukaan jalan untuk pembalakan, pembangunan kamp-kamp kecil dan kegiatan penghancuran hutan skala besar di dekat Jayapura, oleh produsen minyak kelapa sawit Sinar Mas. Kemudian, pada hari Senin, tim Kami menemukan sebuah tempat pembalakan liar telah telah terjadi.

Tim kami terbang melalui wilayah Kaimana di Papua Barat dimana dua perusahaan HPH masih beroperasi, namun setelah di selidiki izin mereka telah habis pada awal tahun ini. Pada bulan juli kepolisian telah menangkap dua orang kepala perusahaan – PT. Centrio dan PT. Kaltim Hutama – karena melanggar UU kehutanan Nasional akibat melakukan pembalakan di wilayah luar ijin yang dimilikinya.

Tim kami tidak melihat secara langsung kegiatan pembalakan, Tetapi mereka melihat kayu-kayu bulat yang akan di muat ke atas kapal besar di dua tempat penampungan kayu (dimuara sungai sebelum kapal itu dikirim keluar). Dengan izin yang sudah di tangguhkan, seharusnya tidak ada sudah tidak ada lagi apapun bentuk kegiatan pembalakaan. Dan kayu-kayu itu adalah jenis merbau, jenis kayu dengan nilai harga yang sangat tinggi dan rentan dari kebakaraan.

Apa yang kami lihat di awal minggu ini menunjukan betapa sulitnya untuk dapat melindungi hutan. Tanpa adanya undang-undang dan manajemen yang baik, akan banyak sekali perusahaan yang tidak bertanggung jawab di daerah terpencil akan beroperasi tanpa izin.

Solusinya? Dalam waktu yang pendek, jeda sementara (moratorium ) pada semua konversi hutan di Indonesia – Pada akhir bulan ini di Jakarta kami akan membicarakannya lagi kepada kementerian yang terkait. Tetapi moratorium ini di lakukan untuk sementara waktu kita berfikir, memberi kesempatan untuk menata ulang untuk membenahi krisis yang terjadi. Menata apa yang dapat dilakukan pemerintah dan bantuan yang diterima dari Internasional. Proposal pendanaan “forest for Climate” yang kami ajukan untuk melindungi hutan di seluruh dunia dapat terlaksana.

Komentar bertahan »

Apakah uang benar-benar bisa menjadi di pohon?

A palm oil plantation in West Papua, Indonesia © Greenpeace/Sharomov

Jika tidak mendapatkan pendanaan dari indternasional, HUtan Indonesia mendapatkan ancaman dari perluasaan perkebunan kelapa sawit.© Greenpeace/Sharomov

Saat ini kami telah melewati batas administrasi antara Papua dan Papua Barat, dan selama beberapa hari, kami telah berlabuh di sebelah barat Teluk Cenderawasih, Sebuah teluk besar yang membelah pulau Papua di Indonesia menjadi Papua dan Papua Barat,  teluk ini membentuk suatu keindahaan yaitu  bentuk ‘kepala burung’. Pada sisi lain terbentuklah ‘leher  burung’ –  dari sebuah teluk yang bernama Teluk Bituni dan sebuah kawasan bakau  terbesar di Asia – Tenggara.

Kawasan bakau tersebut juga menjadi tempat pembuatan kayu dari pohon bakau  dan Tweety kembali terbang pagi ini untuk memantau  apakah masih beroperasi kegiatan tersebut.  Di Sepanjang teluk, Mereka juga melakukan pemantauan perkebunan kelapa sawit, Walaupun masih terlihat adanya penanaman, tetapi mereka tidak akan memperluas wilayah perkebunan ke hutan yang ada di sekitarnya. Ini adalah berita yang baik, Tetapi bagaimana cara kitas memastikan hutan itu masih utuh atau tidak? Walaupun itu disebut suatu wilayah hutan lindung untuk melindungi setiap inchi dari hutan tersebut terlindungi, tidaklah cukup uang dan Sumber daya yang mampu untuk menegakkan suatu kebenaran untuk melindungi dan memastikan tidak ada satupun yang menjamah untuk penebangan kayu.

Solusinya adalah dengan membuat kaya negara-negara dunia membantu mendanai perlindungan hutan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Amazon dan cenkungan Kongo. Seperti yang dilakukan Barnabas Suebu, gubernur Papua, yang melakukannya pada pulau Yapen dimana kami kunjunginya hari sabtu lalu, yang juga bagian dari Papua.

Ada sebuah proposal pengelolaan yang dapat menjamin keutuhan hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati disana, serta Masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hak-hak atas kepemilikan masyarakat lokal diakui dan didokumentasikan dengan batas-batas tanah mereka Tradisional kepemilikan hak-hak masyarakat lokal diakui dan didokumentasikan oleh demarcating batas-batas tanah mereka dan untuk memastikan mereka tetap dapat mengunakan hutan untuk kebutuhan hidup mereka, masyarakat harus terlibat di setiap tingkat perencanaan.

A woodchip mill in West Papua, Indonesia © Greenpeace/Sharomov

pembuatan kayu di papua barat, Indonesia © Greenpeace/Sharomov

Perencana tersebut  membutuhkan pendanaan  yang cukup banyak, dan pemerintah propinsi Papua mencari bantuan internasional yang dapat menyediakan dana . Sebagai gantinya, negara-negara donor dapat menghitung emisi yang disimpan dengan melestarikan hutan dan  angka pengurangan emisi yang mereka lakukan di negaranya.

Hal ini sama dengan mekanisme pendanaan yang telah kami usulkan, Yang kami sebut Forest for Climate, dan kami ingin memasukkan proposal tersebut masuk dalam tahapan kyoto protokol selanjutnya yang saat ini sedang dinegosiasikan. Dengan rincian yang sangat kompleks tetapi memiliki prinsip yang sederhana yaitu: melakukan perlindungan hutan dunia sebagai keprihatinan internasional, bukan hanya masalah untuk negara-negara yang memiliki hutan.

Dan itu tidak akan memakan biaya yang banyak. Diperkirakan pemangkasaan setengah dari emisi deforestasi bernilai sekitar 10-15 milliyar dolar setiap tahunnya terdengar sangat banyak bukan, tetapi bagaimana jika di bandingkan dengan 250 milliyar rencana Presiden Bush untuk medorong bank Amerika untuk terus hidup. Proposal tersebut harus dilakukan segera mungkin – jika mememungkinkan tahun depan bila mendapatkan banyak dukungan.

Mekanisme pendanaan yang Greenpeace ajukan berbasis pada pendanaan daripada berbasis pasar – membiarkannya ke  pasar bebas, dan kami mencoba memberikan jalan untuk pemerintah keluar dari krisis iklim. Ini akan menghasilkan suatu skala yang besar dalam menghitungan dosa karbon (carbon Offseting). Dimana negara kaya dapat menggunakan kredit perlindungan hutan tanpa mereka melakukan sesuatu untuk menurukan emisi di negara mereka.

Dan itu adalah titik penting: sama seperti peelindungan pada hak-hak masyarakat adat dan kekaragaman hayati, apapun mekanisme pendanaan yang telah beroperasi harus bersama-sama menurunkan emisi lebih besar dan menghasilkan efisiensi energi bersih, yang berasal dari energi terbarukan.

Bagian dari tujuan pelayaran kami adalah untuk mempromosikan usulan kami forest for climate. Ketika kami sampai di Jakarta, kami akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua dan Aceh, Para menteri dan perwakilan dari pemerintah internasional untuk membahas usulan kami dan mendapatkan dukungan mereka. Dan memastikan masih ada hutan yang tersisa untuk di lindungi, kami masih ingin pemerintah Indonesia untuk segera melakukan moratorium untuk semua konversi hutan sementara penataan bagaimana untuk melindungi hutan selamanya.

Jika Anda bisa klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang “Forest for Climate”

ditulis oleh Jamie diatas kapal Esperanza

Komentar bertahan »